UNES Journal of Swara Justisia
UNES Journal of Swara Justisia di terbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti. Dimaksudkan sebagai sarana untuk mempublikasikan hasil penelitian hukum. Penelitian yang dimuat merupakan pendapat pribadi peneliti dan bukan merupakan opini redaksi. Jurnal yang terbit secara berkala 4 (empat) kali dalam setahun yaitu April, Juli, Oktober dan Januari.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN DI KABUPATEN KERINCI DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH ]]>
<![CDATA[Pera Candra]]>;
<![CDATA[Philips A. Kana]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.39
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai hasil pelaksanaan peraturan Perda di Kabupaten Kerinci No. 21 Tahun 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Dari hasil penelitian dapat dilihat bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah di Kabupaten Kerinci No. 21 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berdasarkan penerimaan hasil penerimaan pajak di Kabupaten Kerinci menunjukkan periode anggaran perpajakan tahun 2012 pada bulan Desember 2012, tahun anggaran 2013, periode Pada bulan Desember 2013, periode tahun fiskal 2014 pada bulan Desember 2014, dan tahun fiskal 2015 pada bulan Desember 2015 tidak berjalan efektif karena dalam pemungutan pajak menunjukkan setiap bulannya ada tunggakan yang ditunjukkan dari jumlah tagihan pajak acara secara massal, yang mengakibatkan tidak optimal pendapatan daerah dari pajak hiburan ini. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaanPeraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 21 Tahun 2011 adalah (a) perumusan norma-norma hukum yang mengatur permohonan angsuran dan penundaanpembayaran pajak (b) faktor penegakan hukum (c) Faktor infrastruktur, dan kendaraan untuk Kelapangan ke bawah sudah tua. (D) faktor masyarakat, kepatuhan pajak sebagai masyarakat untuk mengirimkan pajak yang telah dipungut pada konsumen sebagai subjek pajak. (E) faktor budaya hukum, terkait dengan pemahaman wajib pajak substansi Peraturan Daerah yang mengatur pajak hotel.]]>
<![CDATA[DAMPAK BEKERJA TERHADAP PRESTASI BELAJAR MAHASISWA UNIVERSITAS TAMANSISWA PADANG ]]>
<![CDATA[Dwikornida Dwikornida]]>;
<![CDATA[Boiziardi AS]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.43
<![CDATA[Menjalani aktivitas kuliah dibarengi dengan bekerja bukan merupakan hal yang mudah untuk dijalani. Kuliah sambil bekerja tidak hanya dilakukan mahasiswa yang lemah dalam ekonomi, karena pada kenyataannya biaya hidup sehari-hari sering sekali tidak sebanding dengan uang saku yang diberikan oleh orang tua. Fenomena ini sangat menarik, apalagi ditambah adanya peluang kerja bagi mahasiswa. Namun kuliah sambil kerja memilki pengaruh positif dan negatif. Pengaruh baik dan buruk tersebut dihadapkan pada prestasi kuliah. Yang pada akhirnya timbul pertanyaan, apakah mahasiswa yang kuliah denganyang bekerja sambilan mampu mengikuti kegiatan kuliah dengan baik atau malah kuliahnya terabaikan? Diperlukan pertimbangan-pertimbangan yang matang ketika mahasiswa memutuskan mengambil kuliah sambil bekerja, namun di sisi lain kuliah sambil kerja memiliki keuntungan bagi mahasiswa yang mempunyai masalah finansial, dengan bekerja akan memberikan tambahan biaya untuk kuliah. Bekerja sambil kuliah juga dapat dijadikan curi star (mendahului) / menambah pengalaman, sehingga ketika lulus kuliah tidak hanya mendapatkan ijazah, tetapi juga mendapatkan pengalaman kerja serta relasi yang biasanyadijadikan persyaratan untuk melamar disuatu tempat pekerjaan. Hasil penelitian terdapat dampak yang posisitif terhadap Indek Prestasi IP/IPK mahasiswa yang kuliah sambil bekerja mulai dari 3.00 - 3.50 ke atas dengan persentase 70 % dan memiliki nilai di bawah rata-rata berjumlah 9 orang yang dipersentasekan berjumlah 30 %. Terdapat dampak yang positif terhadap organisasi yang dijalani mahasiswa tersebut dapat dibuktikan 30 orang yang bekerja sambil kuliah 18 orang mahasiswa aktif berorganisasi. Oleh karena itu meskipun mahasiswa tersebut kuliah sambil bekerja, mereka mampu untuk tetap mengikuti organisasi kampus dan memiliki dampak yang negatif terhadap bukti penulisan karya ilmiah, dilihat dari 30 orang mahasiswa yang bekerja sambil kuliah terdapat 2orang yang menghasilkan karya ilmiah, namun hanya karya non ilmiah (fiksi). Jadi dari sisi penulisan karya ilmiah mahasiswa kurang aktif untuk diterbitkan. Alasan yang menyebabkan kurang dalam penulisan karya ilmiah dikarenakan sulitnya mahasiswa membagi waktu antara bekerja dengan menulis karya ilmiah.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM NOTA KESEPAKATAN TENTANG KLAUSULA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN MENURUT HUKUM PERJANJIAN Studi Kasus Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution Antara Pemerintahan Daerah Pasaman B ]]>
<![CDATA[Maityus Fajri]]>;
<![CDATA[Ferdi Ferdi]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.33
<![CDATA[Berdasarkan penelitian awal terhadap Putusan No. 02/PDT.G/2014 /PN.PSB Tentang Kesepakatan Pemasangan Jaringan Indosat Conectivity Solution sebagaiakibat sengketa antara Pemerintahan Daerah Pasaman Barat dengan CV. Citra Sahabat. Bagi pihak Pemerintahan Daerah Pasaman Barat, Nota Kesepakatan yang ditanda tangani belumlah bisa disebut sebagai sebuah perjanjian, hingga membawa akibat hukum yang tidak mengikat. Sementara pihak CV. Citra Sahabat menganggap Nota Kesepahaman tersebut sebagai awal perjanjian.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PEMBERHENTIAN PENYELENGGARA PEMILU OLEH DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU (DKPP) (Studi Kasus Putusan DKPP No. 91/DKPP-PKE-III/2014) ]]>
<![CDATA[Robert Cenedy]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.41
<![CDATA[Pemilihan umum sebenarnya adalah tindakan penyaringan kepada pejabat publik. Dengan Bimbingan Pemilu. Salah satu masalahnya pada dasarnya adalah rendahnya integratif pemilihan umum. Masalah integritas rendah disebabkan oleh dua hal: yaitu integritas peserta pemilu dan integritas penyelenggara pemilihan umum. Adanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan umum (DKPP) secara permanen, karena fungsi audit oleh penyelenggara pemilihan umum merupakan langkah progresif untuk menjawab pentingnya integritas dan kredibilitas penyelenggara pemilihan umum. Masalah dalam penelitianini adalah: pertama, bagaimana proses investigasi pelanggaran kode ethis oleh penyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Kepulauan mentawai?Kedua, apa implikasi yuridis atas keputusan DKPP No 91/DKPP-PKE-III / 2014 tentang penghentian penyelenggaraan pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau mentawai? Penelitian ini menggunakan metode empiris normatif dan yuridis. Teknik pengumpulan data menggunakan pengumpulan data di lapangan dengan melakukan intervensi untuk data primer dan studi pustaka data sekunder, data dianalisis secara kualitatif dalam bentuk analisis deskriptif. Dari hasil penelitian diperoleh- beberapa kesimpulan: Pertama, proses penyidikan Pertama, proses penyidikan pelanggaran kode etis oleh penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten Pulau mentawai diawali dengan pengaduan pelanggaran kode etis penyelenggara pemilu kepada DKPP daerah. Kemudian, melengkapi dokumen pengaduan. Kemudian, setelah menyelesaikan dokumen, dilanjutkan dengan verifikasi kewaspadaan administrasional. Persyaratan yang harusdiselesaikan adalah persyaratan material dan formal. Kedua, implikasi yuridis atas Keputusan DKKP No. 91/DKPP-PKE-III / 2014 tentang pemberhentianpenyelenggara pemilihan umum oleh DKPP di Kabupaten Pulau mentawai sangat sesuai dengan peraturan karena kewenangannya untuk membenarkan pengaduan dan memiliki legal standing untuk menyampaikan sebuah keluhan, sampai keputusan yang diberikan berdasarkan peraturan dan keputusannya tidak bisa dituduhkan. Juga keputusan yang diberikan berdasarkan bukti dan keterangan saksi.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM MEWUJUDKAN APARATUR PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI ]]>
<![CDATA[Fianusman Laia]]>;
<![CDATA[Darmini Roza]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.35
<![CDATA[Inspektorat Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur perwakilan di pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan pengendalian internal dalam penyelenggraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab kepada gubernur yang secaraadministratif berada di bawah pembangunan sekretaris daerah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN APBD OLEH DPRD KABUPATEN KERINCI PERIODE 2015-2016 ]]>
<![CDATA[Asrizal S]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.42
<![CDATA[APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah.Mengingat APBD mempunyai peranan dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraanpemerintahan daerah, maka pelaksanaan dari APBD tersebut perlu diawasi agar sesuai untuk peruntukkannya. Salah satu bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan APBD adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Arles Arles]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.29
<![CDATA[Peraturan Daerah Kab./Kota dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala Daerah. Untuk memperoleh Peraturan Daerah yang berkualitas, pembentukan Peraturan Daerah perlu dilakukan secara terencana, sistematis dan partisipatif. Salah satu institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi merumuskan suatu produk hukum daerah, baik yang bersumber dari delegasi maupun atribusi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah. Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Kerinci dalam Pembentukan Peraturan Daerah diawali dengan penyampaian surat Bupati kepada Pimpinan SKPD untuk menyusun Program Pembentukan Peraturan Daerah Peran SKPD dalam perencanaan pembentukan Peraturan Daerah yakni melakukan pengkajian dan penelusuran berbagai produk hukum yang dikeluarkan oleh Pemerintah, agar setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah yang membutuhkan pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Daerah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya PNS yang ada diSKPD Pemerintah Kabupaten Kerinci untuk dialihtugaskan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA KEWENANGAN JAKSA MELAKSANAKAN PUTUSAN PENGADILAN YANG BELUM BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM HUKUM ACARA PIDANA INDONESIA Studi Kasus Putusan Perkara Nomor .225/PID.B/ 2014 PN Pdg ]]>
<![CDATA[Jefrinaldi Jefrinaldi]]>;
<![CDATA[Wirna Rosmely]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.36
<![CDATA[Berdasarkan pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa: pertama, dasar hukum jaksa dalam melaksanakan keputusan yang diatur dalam pasal 1 huruf a dan pasal 270 KUHAP, serta pasal 1 paragraf 1 dan pasal 30 ayat 1 huruf b UU No. 16 tahun 2004 tentang Jaksa. Itu adalah jaksa penuntut baru yang melakukan keputusan pengadilan jika hal tersebut merupakan kekuatan hukum tetap. Kedua, alasan jaksa melakukan eksekusi terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap di wilayah hukum pengadilan klas IA Padang dalam Perkara No. 225 / Pid.B / 2014 / Pn.Pdg karena adanya undang-undang Hakim pengadilan negeri. Ketiga: Beberapa upaya yang dilakukan oleh terdakwa dalam terhadap keputusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap denganmenanyakan kepada Mahkamah Agung karena Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dari dari empat lingkungan peradilan.]]>
<![CDATA[PERAN KEPOLISIAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN BERLALU LINTAS UNTUK TERCIPTANYA KESELAMATAN DI JALAN RAYA ]]>
<![CDATA[Djoko Ananto]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.30
<![CDATA[Memperhatikan kesadaran hukum masyarakat saat ini, khususnya pengendara sepeda motor di jalan raya menurun. Banyak pengguna jalan yang tidak mematuhi rambu-rambu lalul lintas. Pelanggaran di jalan raya menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas. Padahal polisi telah berusaha memberikan programsosialisasi, konseling dan pembinaan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang pelaksanaan kesadaran dan keselamatan lalu lintas, namun masalahnya adalah kurangnya kesadaran hukum masyarakat itu sendiri.]]>
<![CDATA[KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN PERAIRAN POLDA SUMATERA BARAT DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PERIKANAN ]]>
<![CDATA[Firdaus Firdaus]]>;
<![CDATA[Adhi Wibowo]]>
<![CDATA[ UNES Journal of Swara Justisia Vol 1 No 3 (2017): UNES Journal of Swara Justisia (Oktober 2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/ujsj.v1i3.37
<![CDATA[Kewenangan penyidikan tindak pidana perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Penyidik Angkatan Laut serta Penyidik Kepolisian Perairan. Sebagai salah satu subsistem peradilan pidana dalam pemberantasan tindak pidana perikanan Ditpolair Polda Sumbar diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perikanan yang terjadi di wilayah perairan Sumatera Barat. Kewenangan yang diberikan kepada penyidik dalam melakukan penyidikan adalah penggunaan upaya paksa, namun demikian dalam pemberantasan tindak pidana perikanan masih menemukan kendala.Salah satu kendalayang dihadapi adalah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan lemahnya koordinasi antar instansi dalam menjalankan tugas dan wewenang masing-masing penyidik sehingga pemberantasan tindak pidana perikanan belum optimal.]]>
